Patriotisme dalam Konteks Kekinian

Tanggal 10 November 1945 adalah salah satu fase penting dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Ketika itu, ribuan Arek Suroboyo menjadi korban gempuran pasukan Sekutu, akibat penolakan mereka untuk memenuhi ultimatum penyerahan senjata. Mereka lebih memilih melawan penjajah dan (sebagian) mati secara bermartabat demi mempertahankan kemerdekaan yang belum genap tiga bulan diproklamirkan.

Sebagai kekuatan umat Islam yang paling berpengaruh, Nahdlatul Ulama bahkan mengeluarkan Resolusi Jihad, yang –diakui atau tidak— turut memompa semangat dan menjadi landasan teologis bagi perlawanan rakyat terhadap penjajah. Seruan yang termaktub dalam Resolusi Jihad ditegaskan dalam hasil bahtsul masa’il Muktamar NU ke-16 tahun 1946 yang berlangsung di Purwokerto. Salah satu isinya berbunyi: bahwa berperang menolak penjajah dan para pembantunya adalah wajib ‘ain atas tiap-tiap jiwa, baik laki-laki atau perempuan dan anak-anak (Aziz Masyhuri, Ahkamul Fuqaha’, 1997: 197).

Kini, setelah 57 tahun berlalu, adakah ruh dan semangat itu (baca: semangat untuk hidup merdeka dan bermartabat) masih melekat pada diri kita? Masih adakah jiwa patriot itu dalam diri generasi sekarang, generasi yang dibesarkan di tengah disorientasi sosial-politik-budaya? Jika masih ada, bagaimana patriotisme itu dimanifestasikan dalam kehidupan individual serta kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini?

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1998), kata patriotisme berarti semangat cinta tanah air, sikap seseorang yang sudi mengorbankan segala-galanya untuk kejayaan dan kemakmuran tanah airnya. Dengan kata lain, semangat cinta tanah air dan kesediaan berkorban itu semata-mata ditujukan untuk mencapai (memperjuangkan) kejayaan dan kemakmuran tanah air. Pertanyaan selanjutnya: bagaimana rumusan patriotisme dalam konteks kekinian?

Patriotisme identik dengan kepahlawanan, yang secara etimologis berarti orang yang menonjol karena keberanian dan pengorbanannya dalam membela kebenaran. Pada masa revolusi fisik melawan penjajahan, secara sederhana dapat dikatakan bahwa tokoh-tokoh yang dianggap Belanda sebagai pemberontak akan menjadi pahlawan setelah masa kemerdekaan. Begitu pula sebaliknya. Karena itu, rumusan Muktamar Purwokerto sebagaimana dipaparkan di atas menyebutkan bahwa yang harus ditolak bukan hanya penjajah, tetapi juga para pembantunya (yang bisa jadi terdiri dari banyak warga pribumi).

Sejarawan LIPI Asvi Warman Adam menyebutkan ada tiga aspek kepahlawanan, yakni 1) keberanian, 2) pengorbanan, 3) membela kebenaran. Dari ketiga aspek tersebut, aspek kedua mempunyai kesamaan dengan dimensi patriotisme. Sayangnya, menurut Adam, kini makin sedikit orang yang rela berkorban untuk masyarakat, meski masih ada (Kompas, 8/11).

Dalam konteks kekinian, pengorbanan tersebut tidak harus mewujud dalam bentuk pengorbanan fisik seperti pada masa revolusi. Spektrum pengorbanan dan patriotisme menjadi sangat luas, sama luasnya dengan spektrum “semangat penjajahan” yang kian menggejala dalam perilaku sebagian anak bangsa yang kini menjadi penguasa.

Sikap pemerintah yang terus membiarkan Indonesia mengalami kebangkrutan ekonomi dengan semakin membengkaknya hutang luar negeri serta kian akutnya kejahatan korupsi, jelas jauh dari semangat dan jiwa patritorik.

Selain itu, kinerja Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yang menjual murah berbagai aset strategis kepada investor asing tentu lebih layak disebut sebagai proses penggadaian bangsa daripada upaya pemulihan ekonomi. Ketika supremasi hukum begitu mandul berhadapan dengan para koruptor kelas kakap yang menggarong uang rakyat tetapi begitu garang di hadapan rakyat kecil dan maling ayam, tidak ada salahnya jika kita menuding aparat penegak hukum (polisi, jaksa, dan hakim) lebih berperan sebagai pecundang daripada penegak hukum.

Bahkan, tidak terlalu salah pula jika kita menyebut puluhan pengusaha yang berbondong-bondong mengimpor beras dan gula dari luar negeri karena tergiur keuntungan berlimpah –tentu saja tanpa melupakan trik dumping dan bermain pat-gulipat dengan aparat bea cukai di pelabuhan— sebagai pembantu kaum penjajah. Sebab, liberalisasi perdagangan yang dilakukan secara tidak fair semacam itu adalah wajah lain dari neo-imperialisme yang sangat merugikan kepentingan nasional.

Pendek kata, patriot dan pecundang ada di semua lini kehidupan. Dan, garis tipis yang membedakan keduanya adalah: apakah sebuah pilihan sikap dan tindakan akan membawa kemaslahatan bagi orang banyak dan menjadikan bangsa Indonesia semakin terhormat dan bermartabat di hadapan bangsa lain atau sebaliknya. Wallahu A’lam.

Nur Hidayat, Sekretaris Lakpesdam NU Kabupaten Mojokerto
Artikel dimuat Duta Masyarakat, Rabu, 13 Nopember 2002